Pandemi COVID 19 melanda dunia dan Indonesia masuk di dalamnya. Hantaman COVID 19 yang menyeluruh di segala sektor menuntut fleksibilitas Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan sudut pandang baru. Perekonomian Jawa Timur mengalami kontraksi -2,39% dari tahun 2019 dan tingkat pengangguran meningkat dari 3,69% menjadi 5,84% dan menyebabkan kenaikan jumlah KK Miskin di Indonesia. Hantaman Covid 19 di segala sektor membutuhkan kajian mendalam di segala sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif.
Bersama dengan Tim POKJA KLHS Propinsi Jawa Timur yang dikomando Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, PSLH UB mengevaluasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Propinsi Jawa Timur yang muncul selama era Pandemi COVID 19 dan merumuskan rekomendasi program-program pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap dampak COVID 19 serta tetap menegakkan pilar sustainable development.
Berdasarkan kajian menyeluruh terhadap isu SDGs, Dampak COVID 19, persepsi stakeholder dan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur diidentifikasi 20 isu pembangunan berkelanjutan Propinsi Jawa Timur, beberapa isu yang memiliki tingkat prioritas tinggi antara lain alih fungsi lahan, ancaman defisit aiar bersih, penurunan tingkat kemandirian ekonomi, kualitas SDM, perlindungan hukum bagi kaum rentan, belum optimal, pengembangan dan pemanfaatan kerjasama serta TIK untuk menaikkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan
